Erin – 24 Juli 2026
Kota Bengkulu – Langkah nyata menuju kesetaraan hak dan peran aktif kelompok rentan terus bergulir di Kota Bengkulu. Tim GOFOR bersama perwakilan Forum Difabel menggelar audiensi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu pada Rabu (22/7/2026). Rombongan diterima langsung oleh Sekretaris DLH Kota Bengkulu, Muhamad Iqbal, di ruang kerjanya.
Pertemuan ini menjadi ruang bagi kawan-kawan difabel untuk menyuarakan beragam persoalan krusial di lapangan, mulai dari minimnya aksesibilitas fisik dan informasi, hingga terbatasnya ruang partisipasi dalam program pelestarian lingkungan serta mitigasi bencana di daerah.
Dalam dialog yang berlangsung hangat tersebut, Forum Difabel menegaskan bahwa potensi kawan-kawan difabel tak boleh lagi dipandang sebelah mata. Hambatan fisik dan keterbatasan akses informasi saat situasi darurat sering kali memposisikan mereka sekadar sebagai objek bantuan, bukan subjek yang berdaya.
Padahal, rekam jejak kemandirian itu sudah ditunjukkan secara nyata. Saat ini, kawan-kawan difabel telah berhasil mengelola Bank Sampah secara mandiri seperti di Kelurahan Sawah Lebar. Inisiatif ini bukan hanya membantu mengurangi timbulan sampah kota, melainkan juga menopang ekonomi warga lokal.
“Kami datang bukan untuk menjadi beban saat bencana datang, atau sekadar jadi pemanis acara di lembar presensi. Jika diberi ruang dan kepercayaan yang sama, kawan-kawan difabel siap berdiri di barisan terdepan sebagai penggerak pengolahan sampah dan mitigasi iklim di tingkat tapak,” tegas salah satu perwakilan Forum Difabel dalam audiensi tersebut.
Selain mendorong aksi pengelolaan sampah dan penghijauan di Ruang Terbuka Hijau (RTH), forum juga mendesak adanya pembenahan sistem pendataan peserta. Salah satunya melalui penambahan indikator ragam difabel pada lembar daftar hadir kegiatan publik, guna memastikan keterlibatan mereka terdata secara presisi. Tak kalah penting, ketersediaan kanal informasi digital yang ramah bagi beragam kedifabelan juga menjadi sorotan.
Menanggapi rentetan aspirasi tersebut, Sekretaris DLH Kota Bengkulu, Muhamad Iqbal, menyampaikan apresiasi tinggi. Pihaknya menekankan pentingnya membongkar paradigma lama yang masih menempatkan kawan-kawan difabel dalam sudut pandang kasihan.
“Teman-teman difabel bukanlah kelompok yang perlu dikasihani. Mereka harus diberikan ruang dan kesempatan yang setara untuk berkontribusi, bahkan menjadi aktor utama dalam pembangunan daerah,” kata Muhamad Iqbal.
Iqbal menambahkan, DLH Kota Bengkulu sangat terbuka untuk menindaklanjuti gagasan kolaborasi ini. Dinas akan memetakan potensi integrasi program, seperti memperluas percontohan (pilot project) pengolahan sampah berbasis komunitas difabel, melibatkan mereka sebagai edukator di sekolah-sekolah, hingga menjajaki penyusunan nota kesepahaman (MoU) terkait perlindungan dan pelibatan inklusif di sektor lingkungan.
Mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, Iqbal mengakui masih ada celah dalam penegakan regulasi di tingkat teknis, termasuk urusan fasilitas publik dan kanal informasi. Pihaknya mencatat perbaikan website resmi DLH yang ramah bagi pengguna difabel sebagai agenda evaluasi prioritas.
Audiensi diakhiri dengan komitmen untuk merawat komunikasi berkala dan berfoto bersama. Sinergi antara GOFOR, Forum Difabel, dan DLH Kota Bengkulu ini diharapkan menjadi pijakan awal lahirnya kebijakan publik yang kian inklusif, adil, dan berperspektif kesetaraan di Bumi Merah Putih.
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan program GOFOR (Gerakan Optimalisasi Forum Difabel Dalam Ketahanan Iklim Kota Bengkulu) melalui dukungan Program Climate Justice Defender 2.0 bagi organisasi masyarakat sipil dan komunitas warga di Indonesia tahun 2026 oleh YAPPIKA.
Kota Bengkulu – Langkah nyata menuju kesetaraan hak dan peran aktif kelompok rentan terus bergulir di Kota Bengkulu. Tim GOFOR bersama perwakilan Forum Difabel menggelar audiensi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu pada Rabu (22/7/2026). Rombongan diterima langsung oleh Sekretaris DLH Kota Bengkulu, Muhamad Iqbal, di ruang kerjanya.
Pertemuan ini menjadi ruang bagi kawan-kawan difabel untuk menyuarakan beragam persoalan krusial di lapangan, mulai dari minimnya aksesibilitas fisik dan informasi, hingga terbatasnya ruang partisipasi dalam program pelestarian lingkungan serta mitigasi bencana di daerah.
Dalam dialog yang berlangsung hangat tersebut, Forum Difabel menegaskan bahwa potensi kawan-kawan difabel tak boleh lagi dipandang sebelah mata. Hambatan fisik dan keterbatasan akses informasi saat situasi darurat sering kali memposisikan mereka sekadar sebagai objek bantuan, bukan subjek yang berdaya.
Padahal, rekam jejak kemandirian itu sudah ditunjukkan secara nyata. Saat ini, kawan-kawan difabel telah berhasil mengelola Bank Sampah secara mandiri seperti di Kelurahan Sawah Lebar. Inisiatif ini bukan hanya membantu mengurangi timbulan sampah kota, melainkan juga menopang ekonomi warga lokal.
“Kami datang bukan untuk menjadi beban saat bencana datang, atau sekadar jadi pemanis acara di lembar presensi. Jika diberi ruang dan kepercayaan yang sama, kawan-kawan difabel siap berdiri di barisan terdepan sebagai penggerak pengolahan sampah dan mitigasi iklim di tingkat tapak,” tegas salah satu perwakilan Forum Difabel dalam audiensi tersebut.
Selain mendorong aksi pengelolaan sampah dan penghijauan di Ruang Terbuka Hijau (RTH), forum juga mendesak adanya pembenahan sistem pendataan peserta. Salah satunya melalui penambahan indikator ragam difabel pada lembar daftar hadir kegiatan publik, guna memastikan keterlibatan mereka terdata secara presisi. Tak kalah penting, ketersediaan kanal informasi digital yang ramah bagi beragam kedifabelan juga menjadi sorotan.
Menanggapi rentetan aspirasi tersebut, Sekretaris DLH Kota Bengkulu, Muhamad Iqbal, menyampaikan apresiasi tinggi. Pihaknya menekankan pentingnya membongkar paradigma lama yang masih menempatkan kawan-kawan difabel dalam sudut pandang kasihan.
“Teman-teman difabel bukanlah kelompok yang perlu dikasihani. Mereka harus diberikan ruang dan kesempatan yang setara untuk berkontribusi, bahkan menjadi aktor utama dalam pembangunan daerah,” kata Muhamad Iqbal.
Iqbal menambahkan, DLH Kota Bengkulu sangat terbuka untuk menindaklanjuti gagasan kolaborasi ini. Dinas akan memetakan potensi integrasi program, seperti memperluas percontohan (pilot project) pengolahan sampah berbasis komunitas difabel, melibatkan mereka sebagai edukator di sekolah-sekolah, hingga menjajaki penyusunan nota kesepahaman (MoU) terkait perlindungan dan pelibatan inklusif di sektor lingkungan.
Mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, Iqbal mengakui masih ada celah dalam penegakan regulasi di tingkat teknis, termasuk urusan fasilitas publik dan kanal informasi. Pihaknya mencatat perbaikan website resmi DLH yang ramah bagi pengguna difabel sebagai agenda evaluasi prioritas.
Audiensi diakhiri dengan komitmen untuk merawat komunikasi berkala dan berfoto bersama. Sinergi antara GOFOR, Forum Difabel, dan DLH Kota Bengkulu ini diharapkan menjadi pijakan awal lahirnya kebijakan publik yang kian inklusif, adil, dan berperspektif kesetaraan di Bumi Merah Putih.
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan program GOFOR (Gerakan Optimalisasi Forum Difabel Dalam Ketahanan Iklim Kota Bengkulu) melalui dukungan Program Climate Justice Defender 2.0 bagi organisasi masyarakat sipil dan komunitas warga di Indonesia tahun 2026 oleh YAPPIKA.
